Semua Pihak Harus Menaruh Perhatian pada Gerakan Zakat bagi Korban Kekerasan

Berita 25 Okt 2021 0 66x

Jakarta, Suara ‘Aisyiyah – Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Selain isu KDRT dan perkosaan, kasus inses juga kerap terjadi di lingkungan masyarakat kita. Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan 2020, kasus inses dilaporkan sebanyak 215 kasus.

Pengurus Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) PP ‘Aisyiyah Siti Syamsiyatun mengatakan, angka kasus inses di tahun ini memang turun, namun hal tersebut belum bisa dikatakan mengalami penurunan. “Malah yang memprihatinkan, sejak tahun 2016, inses ini selalu ada laporannya. Dan ini hal yang sangat memprihatinkan,” ujar Siti Syamsiyatun dalam diskusi Bedah Pemikiran “Zakat untuk Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Perspektif Ulama Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah”, Jumat (22/10) yang digelar PSIPP ITBAD Jakarta bersama Lazismu dan JIB.

Siti Syamsiyatun juga mendorong upaya jihad gender untuk mengurai persoalan-persoalan kekerasan, termasuk pola berpikir yang berkembang di tengah masyarakat. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini pun mengkritisi gerakan nikah muda yang sejauh ini dikampanyekan semata-mata untuk membendung praktik zina.

“Kita perlu mempertanyakan sistem berpikir masyarakat kita, apa yang salah di masyarakat sehingga orang-orang yang dianggap harus melindungi itu justru melakukan tindak kekerasan,” terangnya.

“Selain ikhtiar untuk menolong korban di hilir, kita juga perlu secara substansial (‘Aisyiyah, Muhammadiyah, MUI dan Universitas di Muhammadiyah) ini memikirkan upstream solutions, masalah hulunya itu apa?” tandasnya.

Baca Juga: Redefinisi Ashnaf Zakat dalam Perspektif Tarjih

Untuk mengatasi persoalan di atas, gagasan pemikiran zakat bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus mendapatkan perhatian bersama. Ketua Komisi Hubungan Internasional Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sudarnoto Abdul Hakim, menyarankan agar isu tersebut dikawal ketat serta disampaikan kepada MUI pusat. “Jika isu ini tidak dikawal ketat, maka akan lewat. Saran saya berikan ini kepada MUI,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim.

Menurut Sudarnoto, isu tersebut luput dari perhatian negara karena belum ada yang menyampaikan secara serius. Bahkan dikatakan Sudarnoto, Menteri Agama perlu memberikan perhatian besar terhadap zakat bagi korban kekerasan lantaran isu ini mencakup wilayah agama dan kemanusiaan.

Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menegaskan, upaya memberikan perhatian kepada kemanusiaan menunjukkan Islam itu sejalan dengan gagasan modern dan konsep demokrasi, sebab demokrasi tidak hanya sebatas prosedur politik, melainkan juga mengatur implementasi nilai-nilai kemanusiaan.

“Ini menjadi tanggung jawab negara. Jangan sampai negara tutup telinga, tutup hati, dan mata terhadap persoalan anak-anak dan perempuan yang sedemikian rupa diperlakukan tidak sepatutnya, jelas ini kejahatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ahsan Jamet Hamidi selaku Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pisangan Legoso mengatakan misi agama mencakup tiga hal, yakni upaya menyelamatkan, memperbaiki dan menyatukan. Dalam konteks zakat bagi korban kekerasan, Jamet menjelaskan para muzakki atau pemberi zakat dipersatukan dengan kalangan penerima zakat, termasuk para korban KDRT di dalamnya.

“Mempertemukan itu tidak hanya sebatas memberikan beras sekilo atau dua kilo, tapi lebih memberikan empati, upaya pendampingan, dan mengedukasi keluarganya si korban. Hemat saya, memberikan zakat bagi korban KDRT ini hanya salah satu pilihan, tapi implikasinya akan banyak sekali,” ucap Jamet.

Jamet pun mendukung tindakan kekerasan seperti kasus KDRT harus dihentikan, apapun alasannya. Bahkan ia berpandangan, buku yang dituliskan Yulianti Muthmainnah tentang zakat bagi korban kekerasan tidak hanya diperuntukkan khusus mustahik perempuan dan oleh muzakki perempuan.

Ditegaskan Jamet, pemberi zakat tidak harus dibatasi pada kalangan perempuan. Menurutnya, banyak laki-laki yang menaruh perhatian lebih besar dibandingkan perempuan terkait kasus-kasus kekerasan, termasuk gerakan zakat. “Buku ini jangan hanya terhenti di atas kertas saja, tetapi kedepan harus dikonkretkan pada upaya yang berarti pada masyarakat, dan tidak harus dikhususkan kepada perempuan, siapapun perlu diberi perhatian,” pungkasnya. (PSIPP-ITBAD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *