Tandatangani MoU dengan PP ‘Aisyiyah, Menteri Desa dan PDT: Mari Bersama Jawab Tantangan dan Masalah di Desa

Sleman, Suara ‘Aisyiyah – Siang ini (20/5) Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah mengadakan acara Penandatanganan Kerja Sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Rektor Unisa Yogyakarta, Warsiti, menyampaikan rasa suka hati atas kedatangan Menteri Desa di perguruan tinggi ‘Aisyiyah yang dipimpinnya ini. Ia mengatakan, “Tentu kami merasa sangat bersyukur dan bangga sebagai tuan rumah atas kedatangan Bapak Menteri untuk mengesahkan MoU dengan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah.”

Dalam sambutannya ini, ia menjelaskan secara singkat profil Unisa Yogyakarta sebagai perguruan tinggi yang mendapat binaan langsung dari PP ‘Aisyiyah. “Jadi Bapak, Unisa ini adalah salah satu dari 10 universitas yang dimiliki oleh ‘Aisyiyah. Sejauh ini baru ada 4 yang sudah menjadi universitas, adapun yang lain masih berupa institusi maupun politeknik,” ucap Warsiti.

Selain perguruan tinggi, ‘Aisyiyah juga memiliki banyak lembaga dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, utamanya masyarakat desa. Hal ini disampaikan oleh Salmah Orbayinah, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah saat memberikan sambutan. Salmah menyatakan, “Kami memiliki beberapa program, seperti dari PAUD Dasmen yaitu satu desa satu PAUD, Majelis Tabligh dengan satu desa satu muballighat, dan sebagainya.”

Ia melanjutkan, “Muhammadiyah-‘Aisyiyah ini dapat dikatakan berhasil melaksanakan suatu program jika pimpinan ranting yang berbasis di desa itu aktif. Hal ini dikarenakan program-program ‘Aisyiyah utamanya, itu berbasis komunitas. Nantinya yang akan kami bicarakan dengan Kementerian Desa diantaranya adalah tentang peningkatan akses layanan kebutuhan perempuan ataupun masyarakat desa, utamanya dalam pendidikan dan kesehatan.”

Baca Juga: Desa Peduli Gangguan Jiwa: Menggerus Stigma Negatif Masyarakat

Menurut Salmah, kendati ‘Aisyiyah adalah organisasi keagamaan, bukan berarti ranah gerakannya menjadi terbatas. Ketua Umum PP ‘Aisyiyah itu menjelaskan, “Meskipun kami adalah organisasi keagamaan, kami juga berdakwah dalam bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi.”

I’tikad baik ‘Aisyiyah dalam berdakwah kepada masyarakat ini tentu disambut baik oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. “Pemerintah bersama ‘Aisyiyah harus bisa bersinergi menjawab permasalahan yang ada di desa. Hal ini menjadi penting untuk membendung arus urbanisasi dari desa ke kota agar yang terjadi di Korea dan Jepang tidak terjadi di Indonesia. Di sana desa ditinggalkan namun angka kelahiran menurun sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berjalan baik,” ujarnya.

Menteri yang bernama lengkap Yandri Susanto ini mengatakan, “Untuk menyelesaikan permasalahan desa, tentu diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Perlu banyak tenaga dan tangan, Kementerian Desa tentu tidak bisa berjalan sendiri. Jangan sampai ada pihak-pihak seperti penambang yang hanya mengambil keuntungan dan meninggalkan kerusakan di desa-desa.”

“Jangan sampai MoU ini hanya berhenti di penandatanganan saja. 20.000 PAUD yang dimiliki ‘Aisyiyah tentu bisa diperkuat dengan dana desa yang ada untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Saya ingin efek domino dari makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, Badan Usaha Milik desa, menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” pungkas Yandri. (lsz)