Tawaran Peran Publik dan Domestik bagi Laki-Laki dan Perempuan (Bagian 1)

Perempuan Wawasan 6 Apr 2021 0 96x
Peran publik perempuan

Peran publik perempuan

Oleh: Alimatul Qibtiyah

Perdebatan tentang peran perempuan dalam Islam, baik di ranah publik maupun domestik, seolah tidak mengenal titik henti. Apalagi jika dikaitkan dengan nilai kesetaraan dan keadilan laki-laki perempuan. Di masyarakat, sebagian besar sudah tidak masalah dengan peran publik dan peran produksi (pencari nafkah) perempuan, namun sebagian kecil masih beranggapan bahwa peran perempuan hanya di ranah pengasuhan dan rumah tangga. Perbedaan pemikiran tersebut didasarkan pada cara baca yang berbeda pada bacaan yang tersurat maupun yang tersirat dalam al-Quran dan al-Hadist, termasuk di dalamnya fakta-fakta sejarah semasa Nabi Muhammad Saw dan juga Nabi-nabi terdahulu.

Dalam Islam, kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah dan tempat kerja terkait dengan gagasan tentang kodrat, yang dalam konteks ini berarti kekhususan yang dianugerahkan Allah kepada perempuan dan laki-laki. Dalam definisi yang lebih luas, kodrat merupakan kekuatan, kemampuan atau kapasitas yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu di mana hal itu sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak dapat mengubah atau menolaknya. Dalam bahasa sederhana, kodrat itu tugas Allah yang harus diterima oleh laki-laki dan perempuan. Kodrat perempuan adalah menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan kodrat laki-laki adalah berkontribusi dalam pembuahan untuk melahirkan generasi baru di alam ini.

Di antara landasan normatif yang sering digunakan sebagai sandaran berbicara peran laki-laki dan perempuan di ranah publik maupun domestik adalah QS. al-Ahzab [33]: 33, “ddn hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah; dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Berebut Tafsir: Kelompok Literalis

Kelompok literalis atau tektualis memahami ayat ini sebagai deklarasi bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat; tetapi Allah memberikan kodrat yang berbeda kepada keduanya, dan karena alasan inilah mereka melakukan peran yang berbeda. Kodrat perempuan antara lain melahirkan, menyusui dan merawat anak-anak, sedangkan tugas laki-laki adalah mencari nafkah untuk keluarga.

Menurut pengkategorian ini, kodrat itu diberikan oleh Allah sehingga umat manusia tidak dapat mengubahnya. Oleh karena perbedaan ini, maka keduanya juga memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dalam keluarga dan masyarakat. Peran perempuan ditempatkan dalam wilayah domestik dan berkaitan dengan reproduksi. Peran laki-laki ditempatkan dalam wilayah publik, berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan keluarga dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Perbedaan peran-peran inilah yang kemudian menciptakan pandangan gender bagi perempuan sebagai ibu dan istri. Menurut kategorisasi ini, perempuan tidak boleh bekerja untuk mencari nafkah: mereka juga tidak boleh menjadi politisi, karena arena politik adalah tanggung jawab laki-laki. Selain itu, interpretasi ini juga meyakini bahwa jika perempuan bekerja mencari nafkah di luar rumah, maka anak-anaknya akan tumbuh menjadi bodoh dan berakhlak buruk karena mereka tidak menerima pendidikan yang tepat dari ibu mereka. Tanggung jawab utama perempuan adalah melayani kebutuhan-kebutuhan suaminya, menjaga anak-anak mereka, dan merawat harta benda suaminya di rumah.

Berebut Tafsir: Kelompok Moderat

Kelompok moderat memahami ayat ini relatif sama dengan pemikiran kelompok literalis, meskipun pemikiran moderat lebih fleksibel. Menurut pandangan yang dikategorikan sebagai “moderat”, perempuan secara kodrati bertanggung jawab terhadap wilayah domestik, sementara laki-laki secara kodrati aktif di wilayah publik. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, kelompok moderat menganggap boleh saja perempuan memberi kontribusi bagi penghasilan keluarga. Dalam hal ini, kontribusi mereka hanya dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi keluarga.

Gagasan ini diimplementasikan secara luas dalam budaya Indonesia melalui prinsip “ibuisme negara”, sebuah istilah yang diperkenalkan oleh seorang penggerak perempuan, Julia Suryakusuma. Ideologi ini dipaksakan oleh Pemerintah Soeharto dengan mengkampanyekan peran yang utama dan terpenting adalah sebagai istri dan ibu. Sepanjang pemerintahan Orde Baru ideologi ini ditanamkan melalui berbagai institusi perempuan, seperti Darma Wanita dan PKK. Kelompok moderat juga berargumen bahwa salah satu tanggung jawab utama bagi perempuan adalah menjadi ibu yang menjaga serta merawat anak-anaknya. Jika perempuan mengabaikan tanggung jawab ini, maka aktivitasnya yang lain sama sekali tidak berguna.

Berebut Tafsir: Kelompok Progresif

Sementara kelompok progresif atau berkemajuan berargumen bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, mereka memiliki peran yang sama dalam kehidupan publik dan domestik. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari esensi yang sama. Karenanya, keduanya harus didorong untuk terlibat secara aktif baik dalam ruang domestik maupun ruang publik. Pendapat progresif menekankan bahwa melahirkan anak dan menyusui dianggap sebagai kodrat (kualitas alami atau kualitas bawaan lahir), sementara membesarkan anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga merupakan peran yang dikonstruksikan secara sosial sehingga tugas ini bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Pendapat progresif atau berkemajuan ini sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ketika akses dan partisipasi perempuan di dunia publik dan produksi semakin dapat diterima. Selain itu juga terkait dengan semakin beragamnya model keluarga di era global ini.

Pergeseran Pola Keluarga

Berbicara masalah keluarga, pada zaman global ini terjadi perubahan pola keluarga yang mempunyai kecenderungan tradisional ke modern. Hal ini dapat menimbulkan persoalan gender jika tidak dibicarakan dan dikomunikasikan dengan baik pada anggota keluarga. Pada keluarga tradisional, wilayah publik dan produksi ditangani oleh laki-laki; sedangkan wilayah domestik dan reproduksi dilakukan oleh perempuan. Sementara untuk keluarga modern, wilayah publik dan produksi sudah banyak dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Sedangkan wilayah domestik dan reproduksi secara jelas dilakukan perempuan namun masih menjadi tanda tanya bagi laki-laki.

Hal ini dapat dimengerti karena jika perempuan masuk ke dunia publik dan produksi, dia akan diapresiasi secara ekonomi, sosial dan psikologis, sebaliknya, hal itu tidak akan terjadi jika suami/laki-laki masuk ke dunia domestik dan reproduksi. Walaupun perlu dicatat bahwa terkadang persoalan ini hanya terjadi pada kelas menengah ke atas. Untuk konteks Indonesia, perempuan kelas menengah ke bawah sudah terbiasa berbagi tanggung jawab urusan domestik-publik dan reproduksi-produksi dengan pasangannya.

Perubahan pola kerja gender dalam keluarga dari tradisional ke modern tersebut memunculkan lima macam bentuk keluarga yaitu: (1) Suami mencari nafkah, istri tidak, (2) Istri mencari nafkah, suami tidak, (3) Dua-duanya mencari nafkah, (4) Dua-duanya tidak mencari nafkah, (5) Single Parent.

Yang menjadi pertanyaan adalah bentuk keluarga mana yang paling ideal dan sakinah? Jika menggunakan pendekatan tekstualis, maka yang paling ideal adalah yang nomor satu, yaitu keluarga yang suami mencari nafkah, istri tidak. Para pemerhati perempuan tidak menolak jenis keluarga ini, yang ditolak adalah bentuk keluarga satu model, yaitu bapak mencari nafkah dan ibu tidak. Ada pilihan bahwa bentuk keluarga bukanlah hanya satu bentuk, tapi beragam (Thorne 1982).

Dengan demikian yang dinamakan keluarga ideal adalah siapapun dapat memilih bentuk keluarga tersebut asalkan memenuhi kriteria berikut, yaitu: (1) Keluarga yang menjamin relasi yang seimbang. Hal ini didasari bahwa semua makhluk itu pada dasarnya nomor dua, yang berhak menyandang nomor satu hanyalah Tuhan. Hal ini didasarkan pada konsep Tauhid (Mulia 2005), (2) Keluarga yang menjamin tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun (kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual), (3) Keluarga yang menjamin tumbuh kembang semua anggota keluarga, (4) Keluarga yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, (5) Keluarga yang menilai semua peran sama mulianya.

 

Tinggalkan Balasan