Urgensi Melakukan Pencatatan Nikah

Berita 25 Sep 2021 0 50x

Yogyakarta, Suara ‘Aisyiyah – Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Jumat (24/9) mengadakan Kajian Harmoni Keluarga bertema “Urgensi Pencatatan Nikah Menuju Keluarga Sakinah”. Kajian yang dilakukan secara virtual ini diisi oleh Supriatna selaku Sekertaris Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Supriatna mengatakan, di dalam al-Quran, surat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan salah satunya surat adz-Dzariyat ayat 49. “Allah menciptakan mahluknya secara berpasang-pasangan, Allah juga menghadirkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis, yang kemudian hal itu direalisasikan dalam bentuk pernikahan,” jelasnya.

Supriatna menjelaskan, dalam UU No. 1 Tahun 74 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Supriatna menjelaskan, dua insan yang sama-sama bersepakat untuk hidup bersama di dalam ikatan perkawinan harus melakukan pencatatan perkawinan. Pada awalnya, lanjutnya, hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw. maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Pada waktu itu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran setelah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian, atau seorang saksi nikah pada waktu itu.

Baca Juga: Komitmen Keluarga Sakinah Aktivis ‘Aisyiyah

Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, kata Supriatna, karena perubahan dan tuntutan zaman, dan dengan pertimbangan kemaslahatan, beberapa negara Muslim, termasuk Indonesia, dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri, serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, hak waris, dan lain-lain. Dan ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap calon pasangan suami-istri yang hendak menikah.

Perubahan terhadap sesuatu, termasuk pencatatan perkawinan, yakni dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam. “Jadi kalau pada zaman Nabi atau sahabat pernikahan tidak dicatatkan, kemudian sekarang harus dicatatkan karena memang sesuai dengan perubahan hukum itu tadi,” terang Supriatna.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, katanya, apabila terjadi perselisihan di antara suami-istri atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum, guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing.

Beberapa kerugian dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah, Supriatna menyebutkan, pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan ini di anggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dan tidak bisa mendapatkan buku nikah.

Kedua, terkait dengan nafkah. Akibat dari perkawinan yang tidak tercatat, apabila seorang istri mengadukan kepada pihak hukum karena tidak diberi nafkah oleh suami, maka istri tidak bisa menuntut, karena tidak mempunyai alat bukti yang kuat bahwa ia adalah istri dari suami tersebut (yang dilaporkan).

Ketiga, mengenai pengelolaan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama. Ketika terjadi perceraian atau salah satunya meninggal dunia, misal suami, maka istri tidak bisa menuntut dari bagian harta bersama, termasuk juga hak menolak untuk dipoligami.

Demikian bagi pihak suami, menurut Supriatna, kerugian yang didapat dari pihak suami ketika sebuah pernikahan tidak dicatatkan adalah tidak ada jaminan terpenuhinya hak suami. Misal istri tidak patuh secara lahir dan batin, maka seseorang suami tidak bisa menuntutnya, karena tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa ia adalah suami dan si istri tersebut. Selain dari pada istri dan suami, tentu berdampak pula pada seorang anak, yakni hak anak akan terabaikan, ketidakjelasan status anak karena dianggap bukan anak sah, demikian hak pengasuhan dan perawatan, dan hak memperoleh warisan.

Selain itu, pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan baik menurut ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan. Ia menyebutkan, manfaat dari pencatatan perkawinan adalah: pertama, tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah; kedua, menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin seperti laki-laki yang mengaku jejaka padahal sebenarnya ia sudah mempunyai istri dan anak.

Dengan demikian, Supriatna menegaskan bahwa mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak. (rizka)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *