Jayapura, Suara ‘Aisyiyah – Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah (PWA) Papua menggelar kegiatan Literasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula yang bertema “Gen Z Cerdas Memilih”. Kegiatan berlangsung di Aula Universitas Muhammadiyah Papua (UMP) Abepura Jayapura pada Selasa (30/1) dan diikuti oleh Siswa SMA Muhammadiyah Jayapura, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua (UMP) dan anggota PWA Papua.
Rektor UMP, Partino pada saat membuka kegiatan literasi ini mengungkapkan kebanggaannya karena kampus UMP ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia juga berharap para pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam pemilu yang akan digelar pada bulan Februari nanti.
Ketua PWA Papua, Atirah Maddu dalam sambutannya menjelaskan bahwa ‘Aisyiyah merupakan komponen perempuan Muhammadiyah yang peduli terhadap masalah politik di Indonesia. Kepedulian ini tertuang dalam program kerja khususnya pada LPPA dan MHH. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan ini terutama KPU Provinsi Papua, BAWASLU Kota Jayapura, Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) Wilayah Jayapura dan UMP.
Ia berharap kegiatan literasi ini memberikan pengetahuan kepada peserta tentang tahap-tahap pemilu, tata cara pencoblosan, pengawasan partisipatif terhadap pelanggaran serta cerdas memilih informasi yang pada akhirnya membawa mereka pada tahap menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 ini.
Kegiatan literasi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu dari KPU Provinsi Papua, Bawaslu Kota Jayapura dan Mafindo Wilayah Jayapura. Pemaparan materi pertama disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto Kambon tentang pemilih pemula, tipe-tipe pemilih, nomor urut partai, nomor urut calon presiden, dan wakil presiden.
Pemaparan dimulai dengan penjelasan pemilihan umum yang akan dilakukan pada 14 Februari 2024 untuk memilih Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Provinsi, serta Presiden dan Wakil Presiden RI. Yohanes Fajar juga memaparkan peran penyelenggara pemilu seperti KPU, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Bawaslu.
Narasumber kedua, Anggota Bawaslu Kota Jayapura, Yohanes Kia Masan menjelaskan “Pengawasan Partisipatif oleh Pemilih Pemula”. Yohanes menggarisbawahi tujuan pengawasan partisipatif untuk menjaga integritas pemilu, mencegah konflik, mendorong partisipasi publik, membangun karakter dan kesadaran politik masyarakat, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Yohanes memberikan gambaran terkait bentuk pengawasan partisipatif adalah :
Baca Juga: Mengawal Hasil Pemilu 2024
- Pertama, ikut memantau pelaksanaan Pemilu untuk memastikan Pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kedua, melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan kepemiluan;
- Ketiga, ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu sesuai dengan peran sosialnya masing-masing;
- Keempat, menyampaikan laporan pelanggaran Pemilu
- Kelima, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu;
- Keenam, mendukung terciptanya ketaatan peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peran-peran lainnya.
Narasumber ketiga, Koordiantor Mafindo Wilayah Jayapura, Nahria menjelaskan pentingnya peserta cerdas memilih informasi pemilu yang beredar terutama di media sosial sehingga tidak terperangkap hoaks. Nahria memberikan pemahaman tentang hoaks pemilu sebagai informasi yang salah mengenai aturan, proses, teknis, penyelenggara, dan hasil pemilu yang sengaja disebarkan untuk mengelabui pemilih, merusak kepercayaan publik terhadap pemilu, dan membuat kekacauan.
Selain itu ia juga menjelaskan terkait 7 tipe misinformasi dan disinformasi yang dimana Konten hoaks ini bisa berbentuk narasi, foto, video atau gabungan ketiganya. Masyarakat sangat rentan terpapar hoaks saat ini karena 76% hoaks pemilu yang beredar berbentuk video, suatu kondisi yang masih sedikit ditemukan pada pemilu 2019.
Selain itu, potensi Pilpres dua putaran di Pemilu 2024 juga memberikan ruang yang lebih lama bagi peredaran hoaks serta Algoritma media sosial menciptakan ruang gema yang menjerat pada lingkup preferensi informasi dan konten tertentu. Hoaks pemilu sangat berbahaya karena dapat mendelegitimasi proses dan hasil pemilu, mengacaukan informasi pemilu, mengganggu hak pilih, dan digunakan untuk memenangkan kompetisi pemilu dengan cara memanipulasi informasi.
Selain itu Nahria memberikan panduan cara mengidentifikasi berita hoaks dan menekankan pentingnya cek fakta dalam mengonsumsi informasi, terutama dalam menghadapi tantangan isu-isu politik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemilih pemula, sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan bijak dalam proses demokrasi.
Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi yang aktif dari peserta yang menunjukkan antusiasme mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pemilu 2024. Mereka juga memperoleh cenderamata yang dipersembahkan oleh KPU Provinsi Papua. (Paramitha Fajarin Nova/sa)